11 Jenis Lembaga Politik dan Peranannya di Indonesia

Macam dan jenis lembaga politik sudah menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat ini. Lembaga politik yang dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk membahntu kehidupan masyarakat dan merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Fungsinya adalah sebagai bukti sistem pemerintahan bersifat demokratis dengan Lembaga politik yang dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk membahntu kehidupan masyarakat dan merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dasan negara pancasila. Keberadaan lembaga politik juga berpengaruh pada istem hukum Indonesia saat ini .

Lembaga politik pastinya ada bukan memperumit namun untuk membantu keteraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri. Ketreaturan tersebutlah yang di cari untuk pelaksanaan berbagai macam kebijakan pemerintah. Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa tidak mungkin jika hanya seorang presiden yang menanganinya.

Pastinya dibutuhkan berbagai macam dan jenis lembaga politik untuk memenuhi semua kebutuhan dan tuntutan masyarakatnya terutama di setiap daerahnya. Belum lagi dengan daerah- daerah yang terpelosok dan sangat sulit terjangkau. Berbagai lembaga itulah yang bertugas memenuhi kebutuhan masyarakat agar semua setara dan tidak berpusat hanya di kota- kota besar agar sesuai dengan prinsip- prinsip demokrasi pancasila yang ada di Indonesia. Berikut merupakan lembaga- lembaga politik yang ada di Indonesia:

1. MPR

MPR merupakan salah satu macam dan jenis lembaga politik yang ada di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dasar 1945. Lembaga negara yang sekaligus lembaga politik ini bertugas dan berwewenang membuat dan merubah konstitusi. Pata tahun- tahun genting yang mana bila presiden dalam keadaan tidak aktif MPR akan berubah menjadi lembaga tertinggi,

MPR yang keberadaanya sesuai dengan undang-undang mempunyai wewenang yang tinggi karena telah dicantumkan dalam undang- undang dasar negara ini. Namun keberadaannya sempat terancam pada pelaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia pada tahun 1959 – 1965.

2. Presiden

Presiden adalah jabatan pemimpin dalam pembagian kekuasaan yang termasuk dalam lembaga eksekutif. Presiden bukan hanya menjadi menjadi kepala negara yang menajdi wakil rakyat namun juga sebagai kepala pemerintahan. Sistem ini dianut oleh pemerintahan republik Indonesia.

3. Wakil Presiden

Wakil presiden mempunyai kedudukan satu tingkat dibawah presiden. Sistemnya wakil presiden bertugas untuk menggantikan presiden jika presiden dalam keadaan tidak bisa memenuhi tugas karena berhalangan ataupun karena faktor lain.

4. Dewan Perwakilan Rakyat

Macam dan jenis lembaga politik berikutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DRP adalah lembaga legislatif yang berwewenang membuat undang-undang, kebijakan tersebut tidak dilakukan oleh DPR saja melainkan bersama- sama dengan presiden dalam pembuuatannya. Pembuatan undang-undang mempertimbangakan apa saja kebutuhan masyarakat saat ini, keberadaan undang- undang untuk membantu kehidupan masyarakat tentunya butuh pentimbangan DPR sebagai lembaga yang mewakili aspirasi rakyat.

5. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Sesuai dengan namanya DPD  bertugas untuk mewakili daerah. Mewakili daerah  ini sendiri bukan untuk menggantikan pemimpin daerah namun fungsinya hampir sama dengan MPR. Bedanya DPR juga menjadi bagian dari MPR namun hanya memaksakan konstitusi pada daerah yang diwakilinya.

6. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

BPK merupakan salah satu lembaga yang independen di Indonesia. Fungsinya sendiri untuk memaksa lembaga dan pejabat untuk mematuhi hukum keuangan dan membuat kebijakan tentang pengawan keuangan negara. Keuangan negara ditujukan untuk menyusun keuangan negara selama satu tahun ke depan.

7. Bank Indonesia

juga menjadi bagian dari lembaga yang diatur hak dan wewenangnya oleh UUD 1945 hasil amandemen. Sebagai lembaga politik BI mempunyai fungsi dan peran mengatur kebijakan umum tentang keuangan dan lancarnya peredaran uang di Indonesia. Selain itu BI juga bertugas sebagai lembaga yang mencetak dan mengedarkan uang keseluruh bank yang ada di Indonesia. Fungsi BI sendiri sangat penting dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat agar nilai uang Indonesia tidak jatuh.

8. Mahkamah Agung

Mahkamah agung atau MA menjadi salah satu lembaga negara yang menangani masalah hukum seperti contoh pelanggaran kewajiban warga negara dan mempunyai kuasa tertinggi di Indonesia. Lembaga ini bertugas memaksa masyarakat untuk mematuhi seluruh aturan yang ada sesuai dengan peraturan tertulis yang sudah di buat dan disahkan oleh pemerintah dan memberi sanksi pelanggaran.

MA juga memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara baik warna negara Indonesia maupun warga negara asing sesuai dengan perundang- undangan atas haknya selama berada di wilayah hukum Indonesia selain itu MAjuga bertugas menyelesaikan hukum perdana maupun perdata. [AdSense-B]

9. Mahkamah Konstitusi

Sebagai lembaga politik peran dan fungsinya yaitu menengahi permasalahan yang mungkin terjadi antar lembaga negara dan permasalahan sengketa antar partai politik tentang hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

10. Komisi Yudisial

Termasuk lembaga yudikatif dengan demikian peran dan fungsinya sebagai lembaga politik hampir sama degan MA dan MK yaitu memaksa masyarakat untuk mentaati peraturan yang berlaku.

11. Partai Politik

Partai politik pada dasarnya tidak ikut mengatur pemerintahan negara, namun partai politik merupakan wadah yang digunakan untuk menampungng calon aparatur negara. Aparatur negara tersebutlah yang nantinya akan menjabat dalam pemerintahan.