Sponsors Link

Mengapa Hukuman yang Masih Rendah Bagi Para Koruptor Pembahasan dan Solusinya

Sponsors Link

Hukuman yang Masih Rendah Bagi Para Koruptor di Indonesia dinilai tidak sebanding dengan uang yang dikorupsi. Perlu ada inovasi jenis hukuman sebagai efek jera terhadap perampok uang rakyat.

ads

Tujuannya satu yaitu agar keuangan negara bisa dipulihkan. Berdasarkan database putusan Mahkamah Agung terhadap perkara tindak pidana korupsi pada 2001-2009, tercatat sebanyak 549 kasus dengan jumlah 831 terdakwa. Pada 2001-2012, terdapat 1.289 kasus dan 1.831 terdakwa, kemudian pada 2001-2013 terdapat 1.518 kasus dan 2.145 terdakwa.

Koruptor diklasifikasikan menjadi lima macam, yakni koruptor kelas gurem kurang dari Rp10 juta, koruptor kelas kecil Rp10-Rp99 juta, koruptor kelas sedang Rp100-Rp999 juta, kemudian koruptor kelas besar Rp1-Rp24,99 miliar, dan koruptor kelas kakap Rp25 miliar lebih.

Menariknya ustru intensitas hukuman yang diberikan kepada para koruptor kelas kakap lebih rendah dari pada kelas gurem. Berdasar harga konstan, korupsi yang berakibat kerugian negara Rp68 triliun hanya mendapatkan hukuman finansial Rp 700 miliar atau 1,03 persen dari nilai yang korupsi.

Tren vonis kepada koruptor makin ringan. Menurut pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Semester I 2016, hukuman untuk koruptor didominasi hukuman kategori ringan. Selama periode Januari-Juni 2016, ada 275 terdakwa atau alias 71,6 persen yang divonis antara 0-4 tahun.

Sedang hukuman 4-10 tahun ditimpakan kepada 37 terdakwa sebagaimana dampak positif perang dingin dalam bidang politik . Hanya tujuh orang yang diganjar hukuman lebih dari 10 tahun. Tidak ada koruptor yang dihukum maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup.

Menurut ICW tren hukuman makin ringan ini mungkin terjadi karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menggunakan pidana minimum. Hakim cenderung menjatuhkan hukuman minimum yang terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Hukuman minimal Pasal 2 UU Tipikor adalah 4 tahun dan Pasal 3 UU Tipikor adalah 1 tahun penjara .

Rendahnya hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor tentu tidak dapat memberikan efek jera sebagaimana dampak perang shiffin . Masih menurut ICW setidaknya terdapat 7 penyebab yang menyebabkan koruptor tidak merasa jera, penyebab tersebut antara lain sebagai berikut :

  1. Vonis Tindak Pidana Korupsi Terlalu Ringan

Pada faktanya vonis yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi rata rata masih tergolong rendah. Bahkan untuk kelas korupyor kelas kakap, mereka ya mendapatkan ganjaran hukuman yang ringan. Sehingga tentunya mereka tidak merasa jera dan kapok atas perbuatan yang telah mereka lakukan dimana merugikan negara dan rakyat.

Rata rata hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor relatif tidak sebanding dengan jumlah dan besarnya dana yang mereka korupsi. Mereka bahkan masih bisa menikmati uang haram hasil korupsi saat keluar dari penjara. Sungguh sesuatu yang sangat ironis terutama bagi penegakan hukum di indonesia sebagimana contoh pelanggaran kewajiban warga negara .

2. Proses Hukum Hanya Menjerat Pelaku Korupsi

Tahukan anda, bahwa sebenarnya yang menikmati dana yang dikorupsikan oleh para koruptor tidak hanya mereka sendiri, ada kelaurga bahkan juga rekan rekan yang ikut menikmati uang haram ini. Namun, hukum yang berlaku di negara kita ini hanya dapat memberikan hukuman kepada pelaku utama, sedangkan keluarga yang ikut menikmati harta haram hasil korupsi dapat bebas dengan leluasa seperti pada perbedaan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban .

Meskipun mereka bukan pelaku pada kenyataannya mereka justru ikut menikmati dana haram yang berasal dari uang rakyat. Maka seharusnya mereka yang ikut menikmati juga haruslah mendapatkan hukuman sosial, palingbtidak hukuman ini membuat koruptor dan keluarganya malu.

Sponsors Link

3. Hukuman Hanya Berupa Pemenjaraan

Di indonesia sendiri, hukuman yang berlaju bagi para pelaku korupsi hanya berupa hukuman pemenjaraan. Padahal dibandingkan dipenjara, mereka bahkan lebih takut ketika harus dimiskinkan seumur hidup. Bagi mereka tidaklah menjadi masalah ketika harus mendekam hingga puluhan tahun dibalik jeruji besi, asalkan harta dan uang mereka masih tersimpan dengan aman.

Tentu saja hal ini membuat para koruptor masih dapat merasa tenang meskipun harus dipenjara seperti pada contoh pelanggaran ham di masyarakat . Apalagi meskipun didalam penjara mereka masih dapat menikmati fasilitas yang terbilang mewah, yang tentunya berbeda dengan mereka narapidana pada umumnya. Bahkan mereka bisa merasakan kemewahan ala hotel berbintang meski telah berada di salam penjara.

4. Hukuman Subsider

Hukuman subsider merupakan hukuman pengganti, dimana denda yang dijatuhkan kepada para koruptor dapat diganti dengan hukuman kurungan. Tentu saja adanya hukuman subsider ini kian membuat para koruptor memilih untuk dipenjara saja ketimbang harus membayar denda sebagimana ciri ciri masyarakat hukum adat .

Lagi lagi hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka lebih taku jika harus kehilangan uangnya ketimbang mendekan di penjara. Seharusnya juga hukuman subsider ini ditiadakan, agar tentunya para koruptor dapat merasakan dampak darinperbuatan mereka dan menebusnya lewat jeruji besi dan juga denda yang wajib dibayarkan kembali kepada negara.

5. Kemewahan Bagi Para Koruptor

Mungkin kita sudah sering mendengar bahwa koruptor memiliki gaya hidup yang mewah. Bahkan dipenjarapun mereka masih dapat menikmati hal ini. Sebagaimana yang terjadindi oenjara sukamiskin yang haru baru ini terkuak. Para koruptor kelas kakap bahkan dapat memiliki sel yang mewah layaknya hotel bintang lima sebagaimana tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang undangan .

Mereka dapat memasukkan televisi, alat gym, membawa uang tunai dalam jumlah besar, bahkan masih dapat membawa alat komunikasi dan terhubung dengan internet. Tentu saja hal ini tidak sejalan dan melanggar undang undang yang berlaku.

Sponsors Link

6. Koruptor Masih Bisa Nyaleg

Satu rlagi fenomena yang cukup lucu, teruatma saat ini bertepatan dengan momentum menjelang pemilu legislatif, dimana para mantan koruptor diperbolehkan untuk mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Tentu saja hal inu menjadi sebuah peristiwa yang cukup membuat kita semua miris. Dimana seorang manyan korudptor masih dengan pervaya dirinya menjadi calin wakil rakyat, mungkin mereka  lupa bahwa mereka yang lebih dahulu menghianati kepercayaan rakyat. dan kini mereka meminta kembali untuk dipercaya menjadi wakil rakyat. Alangkah lucunya para koruptor kini.

7. Koruptor Tidak Dikenai Penahanan dan Pencekalan

Dalam hukum yang berlaku, bagi koruptor dapat tidak dikenai tindakan penahaman dan pencekalan. Sehingga tentunya hal ini membuka peluang bagi mereka untuk kabur keluar negeri. Jika sudah terjadi demikian maka siapa yang mau disalahkan. Pada faktanya hukum yang beelaku bagi para koruptor masih dianggap memiliki celah celah untuk dapat meringankan mereka sebagimana contoh pelanggaran demokrasi yang pernah terjadi di indonesia .

Sehingga dengan demikian maka hal ini masih dianggap meeingankan dan memberi ruang bagi koruptor untuk berkelit dari tanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan.

Itulah tadi, hukuman yang masih rendah bagi koruptor pembahasan dan solusinya. Semoga dapat bermanfaat.

, , ,
Post Date: Thursday 04th, October 2018 / 08:55 Oleh :
Kategori : Pro Kontra