Sponsors Link

Hukum Pidana Militer Di Indonesia

Sponsors Link

Militer merupakan bagian dari warga sipil namun memiliki kualifikasi militer yang dibentuk, dilatih, serta didik untuk tujuan pertahanan negara. Sedangkan pengertian lain tentang militer yaitu angkatan bersenjata di suatu negara dengan kewajiban menjaga pertahanan serta keamaan.

ads

Di Indonesia sendiri, militer juga akrab disebut dengan tentara yang memiliki peran dalam mempertahankan negara dari berbagai macam ancaman. Baik itu sebagai cara mengatasi ancaman militer dari pihak lain maupun ancaman yang datang dari dalam negara. Militer ini bertugas di wiliyah laut, udara dan daratan. Tak heran bila suatu negara mempunyai tiga jenis angkatan bersenjata, yaitu angkatan darat, angkatan udara dan juga angkatan laut.

Tentara milter bertugas untuk mengamankan negara dari adanya ancaman baik dari dalam maupun luar. Tentara militer memiliki ciri-ciri seorang tentara sebagai prajurit pembela tanah air. Tentara tetap mempunyai peraturan yang menjadi acuan mengenai apa saja yang tak boleh di lalukan bagi setiap anggotanya. Maka itu, di bentuklah hukum pidana militer di Indonesia.

Hukum Pidana Militer Di Indonesia

Militer atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah bagian dari masyarakat hukum yang turut mempunyai peran sebagai salah satu pendukung lahirnya budaya hukum di lingkungannya. Harapan akan terwujudnya penegakan hukum di lingkungan TNI tidak akan pernah tecapai bila mana para prajurit atau anggota TNI sebagai pendukung budaya hukum tersebut tak memberikam kontribusi dengan cara selalu berusaha untuk senatiasa menjalankan serta menaati berbagai macam bentuk peraturan yang diberlakukan dan juga menjadikan hukum sebagi acuan di dalam bertindak maupun berprilaku.

Maka itu, militer mempunyai peraturan khusus sebagai acuan atas apa yang boleh dilakukan maupun apa saja yang tak boleh dilalukan. Hukum pidana militer di Indonesia mengatur ketentuan hukum para anggota mengenai tindakan-tindakan apa yang tergolong pelanggaran, larangan, keharusan, atau bahkan kejahatan. Bila mana melanggar peraturan yang sudah diberlakukan, para oknum anggota TNI akan mendapatkan sanksi pidana dari pelanggarannya.

Hukum Pidana Militer di Indonesia bukanlah suatu hukum yang mengatur norma, akan tetapi lebih mengatur perihal pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh prajurit TNI. Hukum pidana militer ini adalah bagian dari peraturan-peraturan khusus yang berlaku hanya untuk anggota militer saja, dan tidak mengikat kepada pihak lain.

Namun begitu, secara hukum pidana yang berlaku untuk militer tak terpaku hanya kepada hukum pidana militer saja, tetapi hukum pidana yang diatur oleh kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga tetap dan masih berlaku bagi militer selama peraturan tersebut tidak tertuang di dalam Undang-Undang Khusus (KUHPidana Militer).

Hukum pidana militer di Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini masih merupakan hukum yang bersumber dari zaman penjajahan Hindia-Belanda. Sekali lagi hukum pidana militer ini khusus diberlakukan kepada orang-orang yang dibawah nama besar kesatuan Tentara Nasional Indonesia dan tidak dapat digunakan untuk persyaratan masuk TNI AL atau  syarat fisik masuk TNI AD.

Peranan Hukum Pidana Militer Di Indonesia

Tak sama dengan cara hukuman mati di indonesia, Peran hukuman pidana militer di Indonesia dalam proses penyeleaian perkara pidana militer dibagi menjadi beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan penyelesaian perkara pidana militer adalah sebagai berikut :

  • Tahap Penyidikan
  • Tahap Penuntutan
  • Tahap Pemeriksaan di Pengadilan Militer’
  • Proses eksekusi

Adanya tahapan-tahapan tadi sangat berkaitan dengan pembagian tugas serta fungsi dari berbagai satuan dan institusi penegak hukum di dalam lingkungan TNI yang memiliki wewenang khusus untuk mengatur hal tersebut. Adapaun satuan dan institusi penegak hukum di dalam lingkungan TNI pengatur kewenangan ialah :

  • Komandan Satuan Selaku Ankum dan atau Papera
  • Polisi Militer Sebagai Penyidik
  • Oditur Militer selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor
  • Hakim Militer di Pengadilan Militer yang bertugas mendailiki, memeriksa serta memutus perkada pidana yang dilakukan Prajurit TNI atau yang dipersamaakan sebagai Prajurit TNI sesuai amanat undang-undang.

Di tinjau dari perannya di dalam fungi penegakan hukum militer, Komandan selaku Ankum merupakan atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang NO. 26 Tahun 1997 mengenaik Hukum Disiplin Prajurit diberikan kewenangan dalam menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap anggota atau Prajurit TNI yang masih berada di bawah wewenang komandanya jika terdapat Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum disiplin.

Bila, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum Prajurit TNI merupakan tindakan pidana, maka Komandan-Komandan tertentu yang memiliki pangkat setingkat Komandan Korem dapat bertindak sebagai Papera atau Perwira Penyerah Perkara. Oleh undang-undang, Papera diberikan kewenangan untuk menyerahkan perkara setelah mempertimbangkan hasil saran pendapat Oditur Militer. Saran pendapat hukum dari Oditur Militer yang disampaikan kepada Papera tentunya sudah berdasarkan berita acara pemerikaan hail penyidikan Polisi Militer yang dapat dipertanggung jawabkan.

Selain berperan dalam proses Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Peran Oditur Militer juga wajib menyusun berita acara pendapat yang di tujukan kepada Papera untuk menerangkan suatu perkara pidana. Oditur Militer juga bertidak sebagai penuntut umum serta pelakana putusan atau penetapan Pengadilan Militer.

Oditur Militer, bisa juga bertidap sebagai penyidik untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam upaya melengkapi hasil pemeriksaan Penyidikan Polisi Militer, bila mana keperluan pengadilan dianggap masih belum lengkap. Dengan kewenangan penuh, setelah menerima berita acara pendapat, selanjutnya Papera mempertimbangkan dan selanjutnya menimbang-nimbang perkara pidana tersebut untuk diselesaikan atau diserahkan kepada Pengadilan Militir. Lalu, setelah diterbitakan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skepara), proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Militer pun dimulai.

Demikianlah penjelasan tentang hukum pidana militer di Indonesia, semoga dapat bermanfaat. Terimakasih.

, , , ,
Post Date: Friday 02nd, August 2019 / 06:11 Oleh :
Kategori : Hukum, Militer