Sponsors Link

Pengertian Hukum Adat di Daerah Aceh Serta Penjabarannya

Sponsors Link

Hukum Adat di Daerah AcehDalam pelaksanaannya, hukum adat merupakan sumber hukum dan masih diakui sebagai hukum positif (hukum yang masih berlaku) di Indonesia, dikarenakan hukum adat dianggap sakral dan merupakan cerminan dari kehidupan leluhur yang harus dilestarikan dan diterapkan sebagai aturan hukum bermasyarakat disuatu daerah atau tempat. Oleh karena itu hukum adat atau aturan lain yang dianggap sah (legal) tidak boleh luput dari asas-asas hukum, yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan.

ads

Disamping itu hukum adat tidak pernah mengutamakan atau menonjolkan kesalahan dalam penghukuman, tetapi mulia mengusahakan kerukunan dan perdamaian, setiap sengketa dan segala bentuk perselisihan, selalu diupayakan untuk berdamai dengan fariasi. Ini pun menjadi tugas utama Tuha Peut Gampoeng dan Tuha Peut Mukim. Namun dapat dipahami bahwa bukan adat istiadat yang dapat dijadikan alat pemersatu orang, juga bukan bahasa dan budaya, tetapi adalah syari’at Islam dan hukum adat.

Hukum peradilan adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh sejatinya telah lahir sejak masa Kerajaan Aceh Darussalam. Pada masa itu, setiap warga yang berkonflik baik di rumah tangga maupun lingkungan masyarakat akan diselesaikan oleh pemangku adat yang disebut dengan Tuha Peut dan Tuha Lapan.

Ketika Aceh dilanda oleh konflik panjang yang berlangsung selama hampir 30 tahun hukum peradila adat ini justru tenggelam. hak ini dikarenakan pra pemangku adat tidak memiliki keberanian untuk melakukan peradilan adat akita tidak aman dan kondusifnya situasi saat itu.

Hukum peradilan adat sebenarnya telah menjadi budaya di tengah masyarakat Aceh sejak dulu. Hukum adat menjadikan setiap pertikaian yang terjadi antar masyarakat dari lingkungan keluarga akan terkebih dahulu diselesaikan pada tingkat Desa (Gampong).  Setiap ada sengketa konflik di tingkat desa, pemangku adat seperti Tuha Peut, Tuha Lapan, dan kepala desa akan melakukan penyelesaian dengan hukum peradilan adat Tak sama dengan hukum pembagian warisan di Indonesia, dan  dasar hukum desentralisasi di Indonesia.

Sebagai salah satu provinsi yang sangat menjunjung tinggi adat Istiadat masyarakatnya Aceh menerapkannya dalam institusi institusi adat pada tingkat gampong atau mukim. Meskipun dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1975 yang menghilangkan fungsi dari mukim, meskipun demikian keberadaan mukim di Aceh masih tetap diakui dan berjalan hingga kini. Dalam hukum adat di Aceh masih tetap memegang peranan dalam setiap lapisan kehidupan masyarakat,

Dalam masyarakat Aceh yang sangat senang menyebut dirinya dengan Ureueng Aceh terdapat institusi-institusi adat di tingkat gampông dan mukim. Insitusi adat ini merupakan bagian dari lembaga pemerintahan. dimana setiap permasalahan yang timbul dari masyarakat selalu diselesaikan dengan cara adat yang sudah menjadi bagian dari hidup ureueng Aceh.

Lembaga adat yang diebntuk seperti panglima Uetuen, Panglima Laot, keujruen Blang, Haria Pekan, Petua Sineubok memiliki peran masing masing dalam setiap posnya sehingga pengelolaan sumber daya di gamping akan tetap terpelihara. Misalnya, Panglima Laot yang bertugas mengelola segala hal berkaitan dengan laut dan hasilnya. Tentunya semua hal berkaitan dengan laut diatur oleh lembaga tersebut sehingga tidak menjadi penyebab konflik sosial paling umum.

Pemerintahan terendah, yaitu suatu kawasan/wilayah tetorial kelompok penduduk yang berbatasan dengan gampoeng lain, yang memiliki pemerintahan sendiri, memiliki tatanan aturan, ada kepengurusan dan kekayaan sendiri dan Mukim yaitu kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa Gampoeng yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri yang dipimpin oleh Imeum Mukim.

Dalam setiap hukum adat yang berlaku di Acehh setiap pelanggaran memiliki tahapan dalam penyelesaianna yang diterapkan dan ditatati oleh semua lapisan masyarakat. Tidak serta merta hukum adat diterapkan dengan sistem denda meskipun dlama hukum adat sendiri terdapat hal tersebut, namun terlebih dahulu dimulai dengan tahapan menasihati terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan dengan peryatan maaf dihadapan umum yang dilakukan di masjid dan baru diadakan denda.

Badan-badan resmi yang menyelenggarakan peradilan adat yaitu Lembaga Gampoeng dan Lembaga Mukim. Peraturan-peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan adat di antaranya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bab XIII tentang penyelesaian masalah sosial ditempuh melalui lembaga adat, serta Peraturan Daerah (perda) Nomor 7 Tahun 2000, Peraturan Daerah tersebut sekarang diganti dengan Qanun No. 9 Tahun 2008, tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Umumnya penyelenggaraan Peradilan Adat dilakukan oleh lembaga Gampoeng dan Mukim, hal yang sama berlaku untuk seluruh Aceh, kecuali Aceh Tengah dan Aceh Tamieng, mereka menggunakan istilah lain, namun fungsinya tetap sama yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat sebagaiana  contoh kejarhatan kemanusiaancontoh kejahatan kerah putih dan contoh kejahatan korporasi .

Itukah tadi, penjabaran mengenai  Hukum Adat di Daerah Aceh, semoga dapat bermanfaat.

, , ,
Post Date: Thursday 25th, July 2019 / 16:37 Oleh :
Kategori : Daerah, Hukum