4 Faktor yang Mendorong Terjadinya Dinasti Politik

Faktor yang Mendorong Terjadinya Dinasti PolitikDinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Itulah pengertian netral dari dinasti politik. Terdapat pula pengertian positif dan negatif tentang dinasti politik. Negatif dan positif tersebut bergantung pada proses dan hasil (outcomes) dari jabatan kekuasaan yang dipegang oleh jaringan dinasti politik bersangkutan.

Jika proses pemilihannya fair dan demokratis serta kepemimpinan yang dijalankannya mendatangkan kebaikan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat maka dinasti politik dapat berarti positif. Akan tetapi, bisa berarti negatif jika yang terjadi sebaliknya. Selain itu, positif dan negatif arti dinasti politik juga ditentukan oleh realitas kondisi sosial masyarakat, sistem hukum dan penegakan hukum, dan pelembagaan politik bersangkutan. Dinasti politik yang terdapat pada masyarakat dengan tingkat pendidikan politik yang rendah, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah serta pelembagaan politik yang belum mantap, maka dinasti politik dapat berarti negatif.

Dinasti politik tidak bermasalah bila kondisinya berkebalikan dengan yang tersebut di atas, seperti dinasti politik Bush dan Kennedy di Amerika Serikat.Model dinasti politik itu merusak tatanan demokrasi, bagaimana politik dinasti ini dipertahankan. Yaitu politik dinasti yang dilakukan secara vertikal dengan cara kekuasaan diwariskan secara turun temurun dalam sebuah keluarga. “Misalnya, dari ayah ke ibu kemudian anaknya. Dinasti model ini tidak terlalu berbahaya bagi proses demokratisasi dan pembangunan politik Indonesia. Yang berbahaya adalah dinasti politik horizontal dengan menancapkan kuku kekuasaannya dimana-mana. “Model seperti ini yang berbahaya, ada peran kekuasaan keluarga di mana-mana.

Penyelamatan yang mungkin paling bisa dan efektif dilakukan adalah dengan mengembalikan semuanya kepada partai politik. Meberikan kaderisasi yang baik, yang sesuai dengan iklim demokrasi yang berlaku di Indonesia. Tentu saja praktik politik dinasti sendiri tidak akan tumbuh subur tanpa terdapat penyebab yang mendasarinya. Maka sudah selayaknya jika kita membuka kembali menngenai faktor yang mendorong terjadinya dinasti politik berikut ini:

1. Kompetisi politik yang tidak sehat

Studi politik dinasti yang dilakukan oleh Ernesto Dal Bo, Pedro Dal Bo, dan Jason Snyder (2007) mengenai dinasti politik di Kongres Amerika Serikat sejak berdirinya tahun 1789 memberikan beberapa catatan. Pertama, terjadi korelasi antara dinasti politik dan kompetisi politik. Merebaknya politik dinasti berbanding lurus dengan kompetisi politik yang tidak sehat. Semakin tidak adil aturan main dalam kontestasi politik, semakin menyuburkan politik dinasti. Kedua, semakin lama seseorang menjadi anggota kongres, semakin cenderung mendorong keluarganya menjadi anggota lembaga tersebut. Kekuasaan yang cenderung memproduksi kekuasaan dalam dirinya dalam ungkapan mereka disebut dengan power begets power.

2. Nilai demokrasi yang tergerogoti

Robert Michel (1911), dengan teorinya yang disebut hukum besi oligarki (the iron law of oligarchy). Intinya, bahkan dalam kepemimpinan organisasi yang demokratis, pemimpin cenderung mencengkeram kekuasaannya dan menggerogoti prinsip-prinsip demokrasi. Putnam (1976) juga mengingatkan, elite politik pemegang kekuasaan cenderung melanggengkan kekuasaan (self-perpetuating) meskipun mengakibatkan pembusukan terhadap institusi itu sendiri.

[AdSense-B]

3. Sistem Kekerabatan

Politik dinasti juga semakin meluas karena sistem kekerabatan, seperti favoritisme atau patronase, kroniisme, dan nepotisme.

Kekhawatiran masyarakat sangat dipahami terkait merebaknya dinasti politik. Ini karena, menurut mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan, pada tahun 2013 sebanyak 61 kepala daerah atau 11 persen dari semua kepala daerah di Indonesia mempunyai jaringan politik kekerabatan atau dinasti politik. Bahkan, gejala menguatnya dinasti politik telah menjebak demokrasi menuju dynast-ocracy (dinastokrasi) sudah diangkat dalam editorial The Jakarta Post edisi 21 Agustus 2008.

4. Oligarki Politik

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai dinasti politik di Indonesia terjadi karena oligarki partai politik. Menurut Donal, situasi ini memperbesar peluang terjadinya praktik korupsi. Dinasti politik terjadi di semua negara, tapi di Indonesia itu terjadi karena kepartaian yang oligarkis . potensi orang terjerat kasus korupsi karena harus menghidupi biaya partai politik yang mahal. Ia mencontohkannya dengan perkara korupsi Fuad Amin, mantan bupati Bangkalan. Ini biasa dilakukan ormas ekonomis, yang jadi kaki tangan politik.

Kekhawatiran masyarakat sangat dipahami terkait merebaknya dinasti politik. Ini karena, menurut mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan, pada tahun 2013 sebanyak 61 kepala daerah atau 11 persen dari semua kepala daerah di Indonesia mempunyai jaringan politik kekerabatan atau dinasti politik. Bahkan, gejala menguatnya dinasti politik telah menjebak demokrasi menuju dynast-ocracy (dinastokrasi).

Itulah tadi 4 faktor yang mendorong terjadinya dinasti politik, semoga bermanfaat.