Inilah 7 Contoh Pelanggaran Sila ke 2 di Sekolah yang Sering Terjadi

Pancasila dikenal sebagai dasar negara Indonesia yang berisi lima aturan dasar bagi warga negara Indonesia. Salah satu dari kelima sila yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yang merupakan sila kedua tersebut mengatur agar warga negara dapat hidup dengan adil dan beradab sesuai dengan hakikat manusia.

Makna yang terkandung di dalam sila kedua tersebut tentunya membuat kita terhindar dari beberapa pelanggaran untuk mencapai kehidupan yang rukun, aman, dan nyaman. Namun teori tak sesuai dengan realita, masih banyak pelanggaran di mana-mana yang kurang sesuai dengan tujuan dari dasar negara Indonesia, terutama pelanggaran sila ke-2 di sekolah.

Beberapa kasus pelanggaran tersebut bisa saja terjadi di lingkungan sekolah, di mana para pelakunya bisa berasal dari guru, kepala sekolah, siswa-siswi, dan para petugas sekolah lainnya. Beberapa contoh pelanggaran sila ke 2 di sekolah, antara lain berupa:

  1. Mempekerjakan anak di bawah umur di lingkungan sekolah

Hal ini termasuk ke dalam contoh pelanggaran sila ke 2 di sekolah tentang perbudakan. Memperkerjakan anak di bawah umur termasuk tindakan yang melanggar sila kedua karena anak-anak tidak dilakukan secara semestinya dan tidak manusiawi.

Semestinya, anak di bawah umur tidak sepantasnya dipekerjakan karena tanggung jawab mereka adalah sekolah dan belajar dengan tekun. Sebab masa depan mereka yang gemilang sangat penting untuk mereka rajut duduk di bangku sekolah dasar. Sehingga mereka harus fokus dengan pelajaran di sekolah dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak/ibu guru.

Contoh pelanggaran ini adalah anak-anak dipekerjakan untuk kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah setiap minggunya. Hal itu sangat tidak sesuai karena ada petugas kebersihan yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab penuh membersihkan lingkungan sekolah seisinya.

  1. Menghukum anak karena tidak mengerjakan tugas dengan perilaku yang kasar

Anak yang tidak mengerjakan tugas sekolah memang keterlaluan. Namun sebagai tenaga pendidik (guru), tidak pantas jika kita menghukumnya dengan cara yang kasar. Seperti memukul, melempar dengan buku, atau menyakiti fisik anak. Karena perlakuan tersebut tergolong ke dalam pelanggaran sila ke-2 di sekolah.

Karena setiap anak berhak mendapatkan fisik yang sehat untuk mendukung kemajuan pendidikannya dan menjadi anak yang sukses ke depannya. Jadi, cara memberi hukuman pada anak dengan baik adalah dengan mengerjakan ulang tugas tersebut namun diberi bobot dua kali lipat atau tiga kali lipat dari tugas sebelumnya. Lalu apabila anak tersebut masih saja melanggar, laporkan segera kepada orang tua bagaimana cara mengatasi kasus ini secara bersama-sama.

Dampak negatif hukuman fisik di sekolah terhadap anak-anak dapat dapat membuat anak menjadi trauma, merasa terganggu dalam proses belajarnya, menimbulkan luka pada fisik anak, semangat belajar menurun, lebih berani untuk membangkang terhadap guru, dan bisa saja membuat anak menjadi fobia terhadap sekolah. Bahkan kasus yang lebih membahayakan adalah bisa membuat anak melakukan bunuh diri.

  1. Ketikdakadilan dalam bidang ekonomi

Jangan hanya karena masalah ekonomi yang dialami oleh orang tua/wali murid, lantas membuat pihak sekolah bertindak semena-mena terhadap mereka. Semua warga negara Indonesia berhak atas pendidikan yang mereka dapatkan, baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas.

Justru kalangan bawahlah yang seharusnya kita dukung pendidikannya, karena mereka masih memiliki semangat untuk menyekolahkan anak-anaknya meskipun memiliki kekurangan dalam biaya. Jangan sampai kasus ekonomi pihak keluarga anak memberikan kerugian kepada orang-orang yang tidak mampu dan menguntungkan kalangan kaum atas.

  1. Usaha pemerintah untuk memenuhi kewajiban bayar pajak dipukul rata untuk semua golongan

Kasus ini pernah terjadi di lingkungan sekolah, seperti membayar uang bulanan. Tentu hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat terutama yang berasal dari kalangan bawah karena merasa terbebani untuk membayar. Namun saat ini, kasus tersebut semakin berkurang karena pemerintah semakin sadar dengan anggaran pengeluaran masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak mampu, pemerintah memberikan subsidi pendidikan berdasarkan pendapatan kepala keluarga dari sang murid. [AdSense-B]

  1. Melakukan praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Sesorang yang mengabdikan dirinya kepada negara di lingkungan sekolah harus menghindari praktik KKN. Manusia tak pernah tahu apa saja yang dilakukan manusia lain, apalagi untuk praktik KKN ini. Para pihak sekolah bisa saja menutup-nutupi perilaku buruknya tersebut.

Tapi kita harus sadar, apakah perilaku tercela tersebut tidak merugikan orang lain, seperti merampas hak anak sekolah dalam memperoleh ilmu dan fasilitas di sekolah yang memadai. Semua orang pasti menginginkan kasus ini tidak terjadi. Untuk itu, berikanlah hak-hak para komponen yang ada di sekolah terutama siswa-siswi agar tidak ada permasalahan yang mengganggu stabilitas kegiatan belajar mengajar.

  1. Tidak menghargai pendapat orang lain di lingkungan sekolah

Sikap kita yang tidak menghargai pendapat seseorang di lingkungan sekolah termasuk ke dalam pelanggaran sila kedua Pancasila. Pasalnya, menghargai pendapat orang lain termasuk aturan negara yang tercantum di dalam UUD 1945 pasal 28. Sehingga seseorang memeiliki kemerdekaan dalam menyampaikan pendapatnya dan orang lain harus menghargainya.

  1. Membedakan siswa yang difabel dengan siswa yang normal

Setiap manusia memiliki perlakuan untuk dihargai persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia. dengan tidak membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, maupun cacat fisik. Tidak hanya berlaku bagi siswa saja, namun kasus tersebut juga harus kita jauhi agar tidak kita lakukan kepada seluruh komponen warga sekolah.

Sebenarnya masih banyak sekali contoh pelanggaran sila kedua di lingkungan sekolah. Dari ketujuh contoh pelanggaran sila ke 2 di sekolah tersebut membuat kita lebih introspeksi diri dalam menghargai hak-hak manusia secara adil dan beradab. Kita harus senantiasa mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat, dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.