Contoh Kasus Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sistem berasal dari bahasa Yunani ”systema” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Menurut pendapat Prof. Subekti, SH sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruh yang tediri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan”. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan atau benturan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu.

Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Untuk itu hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tataan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Sistem hukum bersifat mengikat dan merupakam sebuah aturan yang memberikam batasan  dalam kehidupan bermasyarakat.

Setiap negara didunia menganut satu sistem hukum yang tentunya bisa sama atau berbeda dengan negara lain sebagaimana juga sistem hukum di indonesia saat ini . Sebagaimana negara-negara Eropa yang menganut sistem hukum kontinental. Sistem hukum Eropa Kontinental yang sering disebut sebagai “Civil Law” ini merupakan suatu sistem hukum merupaka  suatu sistem hukum yang dianut oleh hampir semua negara di Eropa. sistem hukum ini menekankan  pada, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis.

Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sistem hukum eropa kontinental biasa disebut dengan istilah “Civil Law” atau yang disebut juga sebagai “Hukum Romawi”. Sistem hukum ini disebut sebagai hukum romawi karena sistem hukum eropa kontinental memang bersumber dari kodifikasi hukum yang digunakan pada masa kekaisaran romawi  tepatnya pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus yang memerintah romawi pada sekitar abad ke-5 antara 527 sampai dengan 565 M.

Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus yang kemudian disebut ‘Corpus Juris Civilis’. Sistem hukum eropa kontinental banyak dianut dan dikembangkan di negara-negara eropa sebagaimana juga sistem demokrasi yang aa di indonesia . Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada Corpus Juris Civilis itu dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan, seperti Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin, dan Asia termasuk Indonesia pada masa penjajahan pemerintah Belanda. [AdSense-B]

Dalam sistem hukum eropa kontinental, hukum memliki kekuasaan yang mengikat karena hukum yang terdiri dari kaidah atau peraturan-peraturan tersebut telah disusun secara sistematis dan dikodifikasi (dibukukan) sebagaiman kelebihan demokrasi pancasila . Ini merupakan kelebihan dari sistem hukum eropa kontinental dimana Sistem hukumnya tertulis dan terkodifikasi, sehingga ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap terjadi peristiwa hukum (kepastian hukum yang lebih ditonjolkan). Contoh tata hukum pidana yang sudah dikodifikasikan (KUHP), jika terjadi pelanggaran tehadap hukum pidana maka dapat dilihat dalam KUHP yang sudah dikodifikasikan tersebut.

Pada sistem ini, putusan pengadilan berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, contohnya bisa UUD 45, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres/Kep Pres, MA, Keputusan Menteri dan lain lain sebagaimana dalam prinsip-prinsip demokrasi pancasila . jadi, keputusan pengadilan bersifat fleksibel (berubah ubah) tergantung hakim yang memutuskan berdasarkan fakta/bukti yang ada. Artinya bahwa hakim memegang peranan penting dalam memutuskan hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada pihak yang bersalah.

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental ialah “hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu”. Prinsip ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan jika tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis.[AdSense-A]

Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, maka hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat hukum sebagai penyebab konflik horizontal  . Hakim hanya berfungsi ‘menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya’. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (doktrins Res Ajudicata). Dalam sistem hukum eropa kontinental dikenal adagium yang berbunyi bahwa tidak ada hukum selain undang-undang atau dengan kata lain bahwa hukum merupakan undang-undang itu sendiri.

Prinsisp utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Komtinental itu adalah “hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistemik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.” Prinsip dasar ini dianut karena ingin mencapai tujuan hukum yaitu ”kepastian hukum.” Sehingga kepastiam hukum di sistem hukum Eropa Kontinental ini sangat diperhatikan dan dijamin. Inilah yang kemudian menyebabkan mengapa sistem hukum ini banyak digunakan dan sebanyak 60% neara eropa menganutnya.

Adanya penggolongan sistem hukum Eropa Kontinental dalam 2 bidang, yaitu hukum privat dan hukum publik. Sehingga lebih mudah untuk menyelesaikan sebuah perkara. Jika perkara antara  masyarakt dan negara maka termasuk hukum publik. Dan jika pertentangan antar individu di masyarakat, maka termasuk dalam bidang hukum privat. Penggolongan sistem ini dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum yang terjadi. Sehingga hukum di masyarakat berjalan dengan amat sitematis dan teratur. [AdSense-C]

Dalam sistem hukum eropa kontinental tidak dikenal adanya yurisprudensi yang menjadi ciri sistem hukum anglo saxon. Putusan hakim hanya berlaku dan mengikat pihak-pihak yang bersengketa saja atau pada satu kasus tertentu dan tidak dapat mengikat umum atau dijadikan sebagai dasar untuk memutus perkara lainnya yang serupa sebagaimana contoh kasus integrasi sosial dan contoh kasus perlindungan konsumen   . Dalam hal ini hakim hanya berperan sebagai pembuat keputusan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan penafsirannya terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem hukum eropa kontinental adalah suatu sistem hukum yang di dalamnya menganut aliran frele recht lehre yaitu dimana hukum tidak dibatasi oleh undang-undang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya. Sistem ini memberikan hak penuh kepada hakim untuk memutuskan berdasarkan undang-undang terhadap hukuman yang bisa diterima oleh para pelaku tindak kejahatan. Namun disisi lain jika hakim tersebut tidak memiliki integeritas yang tinggi maka tentu praktik-prakti KKN akan dengan sangat mudah dilakukan.

Contoh Kasus Sistem Hukum Eropa Kontinental tentu memberikan ganbaran yang lebih jelas mengenai apa itu hukum eropa kontinental. Semoga dapat menjadi referensi dan semoga artikel ini dapat membantu.