3 Contoh Kasus Politik Praktis Paling Umum

Contoh kasus politik praktis, politik selalu berhubungan dengan hal-hal kenegaraan (masyarakat dan pemerintah). Politik praktis adalah segala tindakan politik yang berdampak pada masyarakat dan pemerintah. Hal ini berhubungan dengan perilaku politik. Perilaku politik (Politic Behaviour) sendiri adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik contohnya seperti:

Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin. “Mengikuti” dan berhak “menjadi” insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau PARPOL, mengikuti ORMAS (Organisasi Masyarakat) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Ikut serta dalam pesta politik. Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang tidak demokratis atau katakana otoriter . Dari aktifitas perilaku politik diatas, ada kecenderungan untuk menggunakan hal hal yang seharusnya tidak boleh masuk dalam ranah politik.

Hal tersebutlah yang kemudian memicu keterlibatan pihak yang harusnya dapat bersikao netral. Berikut ini akan diberikan penjelasan mengenai 3 contoh kasus politik praktis dalam yang umum terjadi di masyarakat, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Politik Sara

Aroma dan hiruk-pikuk politik ini bahkan sudah bisa dirasakan sekarang, tidak saja secara nyata, tetapi juga di berbagai media sosial. Media sosial menjadi sarana pendukung utama dalam kampanye politik karena tingginya jumlah pengguna di tanah air. potensi konflik dalam pileg dan pilpres juga dinilai masih tinggi. Alasannya adalah kompetisi yang sangat ketat antar peserta, uang yang terlibat dan beredar cukup banyak, dan jumlah pemilih yang diperebutkan juga banyak (detik online).

Abdul Ghofur, Direktur Eksekutif Rubik, menyampaikan lima jenis konflik yang berpotensi terjadi dalam pilkada, yakni: konflik internal penyelenggara, konflik antar-penyelenggara, konflik antar peserta pemilu, konflik penyelenggara dengan masyarakat, dan konflik antar masyarakat pendukung. Di antara konflik-konflik di atas, konflik yang berbahaya dan mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa adalah utamanya konflik antar masyarakat pendukung, walaupun konflik ini sesungguhnya adalah turunan dari konflik antar peserta pemilu.

Konflik ini mempunyai eskalasi yang luas – apalagi ditumpangi oleh provokator – dan biasanya mempunyai dampak psikologis yang panjang, bahkan ketika pemilu telah usai. Potensi terbesar pemicu Konflik horizontal adalah dibawanya isu sara (agama) dalam ranah politik praktis. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat religious dan agama adalah alat sangat ampuh dan sensitif untuk menggalang dan memobilisasi massa. Apalagi, dengan menguatnya tren islamisme yang tidak menarik garis batas antara agama dan politik.

contoh nyatanya adalah Kasus pilgub DKI belum lama ini misalnya, bagaimana isu dan agama dimainkan untuk mempengaruhi dan mengarahkan opini publik. Di antara contoh konkritnya adalah pemasangan spanduk di banyak tempat yang berisi ancaman tidak akan mengurus jenazah muslim yang memilih pasangan gubernur yang kebetulan non-muslim. Kasus politisasi agama rentan terjadi di mana saja dan kapan saja. Persoalan ini seolah menjadi benang kusut yang sulit untuk diurai.

Sebab, Persoalan ini melibatkan banyak pihak: peserta pemilu yang berambisi untuk menang dengan segala cara, tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang “suka” terseret dalam arus politik untuk memenangkan kontestan politik tertentu, penyelenggara negara yang belum bisa tegas menjalan sistem pemilu yang jurdil, dan masyarakat yang belum tercerahkan dalam persoalan politik (relasi agama dan politik).

2. Keterlibatan ASN Dalam Pemilu

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melakukan studi terkait netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018. Studi ini dilakukan di lima daerah yakni Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Hasilnya, ditemukan adanya birokrasi berpolitik. Birokrasi berpolitik merupakan tindakan ASN secara langsung maupun tidak langsung berpihak pada kandidat tertentu. Dalam studi ditemukan ASN membuka diri ke arena politik. Perilaku ASN juga kerap memiliki motif politik dengan kandidat kepala daerah.

Latar belakang dari Keterlibatan ASN ini dilakukan dengan sadar, namun juga disebabkan ketidaktahuannya atas regulasi. Hal ini dilakukan untuk mencapai jabatan tertentu atau sekadar untuk mempertahankan jabatan strategis. dari data pengaduan yang masuk ke KSAN sudah sebanyak 80 oknum ASN yang terlibat aktif dalam politik praktis. 24 ASN diketahui melakukan kampanye politik di media sosial, 20 lainnya mengikuti deklarasi kandidat, 11 orang mengikuti kampanye. Sisanya ada yang mengikuti sosialisasi, menjadi tim sukses hingga hadir dalam pendaftaran calon.

Adapun pelanggaran terbanyak terjadi pada ASN yang Terlibat kampanye di media sosial dan ikut deklarasi paslon. Selain itu juga, juga menemukan bentuk keterlibatan ASN dalam menyusun visi misi calon kepala daerah, pemberian dukungan finansial, fasilitas pribadi, hingga penyalahgunaan kebijakan untuk mendukung salah satu kandidat. Bahkan adanya ASN yang merangkap jabatan sehingga sangat strategis untuk memobilisasi massa. Misalnya camat atau lurah merangkap jadi guru sehingga mobilisasi massa semakin luas .

3. Politik Dalam Kampus

Kampus adalah tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, kampus bukanlah ajang berpolitik terutama menjelang tahun politik di Indonesia dalam rangka Pemilihan Umum 2019. kampus adalah tempat untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas mahasiswa, bukan untuk berpolitik. kegiatan berpolitik dapat mengganggu proses pendidikan di lingkungan kampus di tengah berbagai perbedaan pilihan. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak yang menggunakan kampus untuk berpolitik di dalam lingkungan kampus.

Itulah tadi, 3 contoh politik praktis yang umum terjadi di masyarakat. Semoga dapay bermanfaat.