Sponsors Link

Contoh Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara di Indonesia

Sponsors Link

Di setiap negara manapun di dunia, tentunya ada yang namanya hak dan kewajiban yang harus seimbang. Hak akan diperoleh bila seseorang telah menunaikan kewajibannya. Tidak terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang diberkati dengan pedoman mutlaknya yaitu Pancasila yang berisikan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia, kelebihan Demokrasi Pancasila, dan juga prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila yang telah kita bahas sebelumnya. Banyak sekali masyarakat yang melakukan tuntutan kepada pemerintah, dengan alasan bahwa pemerintah tidak menepati janjinya yang dicanangkan pada saat kampanyenya terdahulu. Padahal, setelah ditelusuri ternyata mereka tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya mereka lakukan, seperti membayar pajak contohnya.

ads

Dengan terlambat atau bahkan sama sekali tidak membayar pajak, tentunya pemerintah tidak akan mendapatkan penghasilan dari negara yang layak sehingga terpaksa berhutang keluar negara. Hal ini pula yang akhirnya menjadi bahan cemoohan masyarakat, karena mayoritas dari mereka masih menganggap bahwa banyak hutang berarti semakin buruk kinerja dari pemerintahan itu sendiri.

Bagi masyarakat Indonesia, mungkin itu merupakan hal yang sangat umum. Terlebih lagi dengan perilaku masyarakat yang terkesan tidak mengalami perubahan yang baik soal ini. Namun, kasus pelanggaran hak warga negara tidak hanya terjadi karena kebiasaan masyarakat yang buruk saja, namun pada suatu kondisi pemerintah yang justru merebut hak-hak yang seharusnya menjadi hak rakyat. Pemerintahan diktator bisa saja melanggar berbagai jenis-jenis Hak Asasi Manusia, dalam segi penyebab pelanggaran HAM vertikal maupun penyebab konflik horizontal dengan berbagai alasan yang dimilikinya, seperti membangun masyarakat yang disiplin, namun ternyata hanya menguntungkan hak pribadinya saja.

Banyak sekali contoh dari dictatorship yang bisa kita lihat pada negara-negara di dunia, seperti pada negara pemerintahan Kim Jong Un. Meskipun begitu, masyarakat yang tinggal disana cenderung diam dan pasrah mengikuti segala aturan yang ada karena ada hukuman yang menanti mereka apabila mereka melanggarnya.

Sebelum kita membahas bagaimana contoh kasus pelanggaran hak warga negara di Indonesia dan juga belahan dunia lainnya, alangkah baiknya kita pahami dulu segala kewajiban yang perlu kita lakukan sebagai warga negara yang baik. Berikut adalah pembahasan lengkapnya :

Kewajiban Warga Negara

Berbicara mengenai hak warga negara, ada baiknya kita membahas dahulu apa saja kewajiban yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan hak yang sesuai untuk mere. Kewajiban utama rakyat adalah berbakti pada negara. Mereka bisa melakukannya melalui bentuk apa saja, dengan menghormati aturan yang ada, lalu menghormati Pancasila dengan cara mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan juga dengan cara ikut serta masuk ke dalam lembaga negara seperti Tentara Nasional Indonesia atau kepolisian yang diharuskan untuk memenuhi syarat fisik masuk TNI AD atau syarat fisik masuk polisi terlebih dahulu.

Selain sebagai warga negara, tiap individu yang ada di Indonesia juga harus melaksanakan kewajibannya terhadap sesama manusia dengan cara memelihara hubungan dengan baik dengan tidak saling bermusuhan. Lalu, tiap manusia juga diwajibkan untuk menjaga bumi ini, dengan cara menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terawat.

Melihat informasi yang sudah dijelaskan di atas, sebenarnya seluruh kewajiban tadi merupakan sebuah hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan hak asasi manusia. Jadi, tiap manusia harus bisa melaksanakan kewajiban mereka terlebih dahulu sebelum bisa mendapatkan hak mereka. Sebuah hak tidak bisa diklaim begitu saja sebelum seseorang melakukan kewajibannya.

Sponsors Link

Hak Warga Negara

Berbicara mengenai hak waga negara, maka kita tidak bisa memisahkan hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya. Hak warga negara Indonesia sudah terangkum dengan jelas pada sila kelima Pancasila mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain mendapatkan keadilan, rakyat juga berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dengan ekonomi yang semakin berkembang.

Namun, pencapaian hak warga negara tidak selalu berjalan mulus. Ada saja permasalahan sehingga hubungan antara pemerintah dan rakyatnya semakin melonggar. Penyebab dari permasalahan tersebut ada banyak, yang nantinya akan dibahas pada penjelasan di bawah. Sebelum itu kita akan membahas mengenai beberapa contoh dari kasus pelanggaran hak warga negara.

Contoh Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara

Disamping contoh kasus integrasi sosial dan contoh kasus perlindungan konsumen, berikut adalah beberapa contoh yang bisa anda simak dan pelajari.

  1. Menghindari Pajak

Menghindari pajakbukan hanya merugikan pemerinah dan diri pribadi saja, namun juga akan merugikan masyarakat luas karena program pemerintah yang akan diselenggarakan tidak akan berjalan dengan baik karena kurangnya dana.

Selain itu, dengan tidak membayar pajak, maka pembangunan beberapa fasilitas umum seperti perbaikan jalan atau jembatan akan terhambat. Ingat, pajak sangat penting bagi pembangunan. Semakin anda rajin membayar pajak, maka wilayah  yang anda tinggali akan semakin maju.

  1. Menganggu Hak Asasi Orang Lain

Hal ini sangat tidak dibenarkan, terutama untuk masyarakat majemuk yang tinggal di negara dengan berbagai perbedaan. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya tingkat toleransi yang mencukupi untuk mencegah pemikiran radikalisme dan etnosentrisme.

  1. Eksploitasi Anak

Contoh nyata yang bisa anda lihat adalah anak-anak yang mengemis atau mengamen di lampu merah. Mereka tidak bisa mendapatkan hak mereka untuk bersekolah dengan baik, akibatnya mereka cenderung akan tertinggal dibandingkan dengan anak lainnya yang mendapatkan kesempatan lebih baik.

  1. Angka Kemiskinan Tinggi

Masalah yang masih terjadi di negara ini. Kita tidak bisa menyalahkan siapa yang bersalah atas besarnya angka kemiskinan. Pemerintah dan masyarakat yang sudah mengeluarkan langkah terbaiknya pun kadang masih menghadapi berbagai hambatan mengenai penanggulangan kemiskinan ini. Mayoritas yang menjadi penyebab dari hal ini adalah rasa malas yang menjadi alasan beberapa keluarga senang berdiam diri dirumah daripada bekerja.

  1. Tingkat Pengangguran yang Tinggi

Berkaitan dengan hal di atas, penanggulangan atas besarnya tingkat pengangguran di Indonesia sangat sulit. Disamping banyaknya jumlah masyarakat yang tinggal di  negara ini, jumlah lapangan pekerjaan semakin sempit dan tidak bisa mencakup seluruh jumlah masyarakat yang berada pada usia kerja. Hasilnya? Masyarakat yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat yang cukup akan sangat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.

  1. Kriminalitas Semakin Merebak

Kriminaliast disebabkan oleh beberapa warga negara yang berusaha mencari keuntungan diatas penderitaan orang lain. Hal ini juga berkaitan dengan dua kasus di atas.

  1. Kekerasan dengan Mengatasnamakan Agama

Radikalisme  merupakan pokok dari masalah ini. Sehingga, hal yang dianggap tidak benar akan segera diberantas tanpa alasan apapun. Tentu saja, tidak ada agama yang membenarkan aksi ini.

  1. Plagiasi

Hal yang sangat umum ditemukan pada dunia online dan bisnis musik. Di Indonesia, masih banyak ditemukan para pelaku dari pelanggaran hak cipta yang selengkapnya dapat anda lihat pada kasus pelanggaran hak cipta batik dan contoh pelanggaran hak cipta.

Sponsors Link

Penyebab Pelanggaran Hak Warga Negara

Negara dengan ciri ciri demokrasi liberal, ciri-ciri Demokrasi, ataupun ciri ciri Demokrasi Terpimpin tentunya sempat mengalami beberapa kasus di atas. Ada beberapa penyebab utama dari peristiwa ini yaitu rasa egois, adanya penyalahgunaan kekuasaan, rendahnya toleransi, dan juga yang paling penting adalah kurangnya rasa berbangsa dan bernegara.

Itulah tadi pembahasan lengkap mengenai contoh kasus pelanggaran hak warga negara di Indonesia dan juga negara-negara lain di dunia. Bila melihat beberapa contoh di atas, kita bisa melihat peran serta pemerintahan yang cukup besar dari kasus ini.

Namun, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk kita terpecah belah dalam pro atau kontra pemerintah yang sedang memimpin negara. Dengan meminimalisir berbagai penyebab pelanggaran hak warga negara, paling tidak kita bisa melakukan antisipasi atas hal tersebut dan tetap menjalankan kewajiban kita selayaknya warga negara yang beradab.

, ,
Post Date: Wednesday 20th, June 2018 / 14:19 Oleh :
Kategori : Pro Kontra