Sponsors Link

Apa Itu Politik Identitas ? dalam Berdemokrasi di Era Kini

Sponsors Link

Apa itu politik identitas? Pada hakikatnya Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu pasti terjadi interaksi di antara sesama. Setiap individu pasti menginginkan kesejahteraan, yang bisa didapat dengan berbagai cara, dan sesungguhnya kesejahteraan bagi tiap-tiap individu itu relatif. Namun, dalam prosesnya pasti tidak seluruh posisi bisa ditempati oleh setiap individu, maka dari itu terdapat persaingan menuju kesejahteraan itu, dalam hal ini berubah menjadi sebuah tujuan dasar yang hendak dicapai.

ads

Tujuan dapat dicapai melalui berbagai cara, namun usaha untuk menduduki suatu posisi agar dapat memiliki kewenangan dalam menata sebuah sistem dari skala yang lebih besar demi mewujudkan kepentingan serta cita-cita tertentu, itulah yang dapat dikatakan sebagai politik. Sederhananya, politik dapat ditemukan dalam berbagai unsur dan tingkatan di keseharian masyarakat.

Menurut Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh oleh warganegara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Dalam hal ini, saya akan mengkaji politik dari segi pemerintahan dan kepentingan suatu negara. Sedangkan identitas pada hakekatnya adalah cerminan diri sendiri yang  menajdi pembeda antara satu orang dengan yang lainnya. Sedangkan identitas nasional adalah karakter yang menjadi jati diri sebuah bangsa, beserta pemahaman kehidupan bernegara dan pengetahuan yang adadi dalamnya.

Lalu, apa itu politik identitas? , Politik identitas, menurut Abdillah (2002) merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa. Politik identitas hadir sebagai narasi resisten kelompok terpinggirkan akibat kegagalan narasi arus utama mengakomodir kepentingan minoritas; secara positif, politik identitas menghadirkan wahana mediasi penyuaraan aspirasi bagi yang tertindas.

Fitur dikotomi oposisional menjadi fondasi utama yang membedakan perasaan kolektivitas ke-kita-an terhadap yang lain. Tetapi kenyataannya, pada tataran individual di era modernisasi yang serba mekanik, muncul ‘kegagapan’ untuk memahami struktur masyarakat yang plural, maka intoleransi semakin meningkat. Pendeknya, terjadi ketidaksesuaian imajinasi sosial tentang kehidupan sehari-hari manusia modern dan interaksinya dengan masyarakat umum.

Politik identitas berpusat pada politisasi identitas bersama atau perasaan ‘kekitaan’ yang menjadi basis utama perekat kolektivitas kelompok. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa ‘sama’, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya. Puritanisme atau ajaran kemurnian atau ortodoksi juga berandil besar dalam memproduksi dan mendistribusikan ide ‘kebaikan’ terhadap anggota secara satu sisi, sambil di sisi lain menutup nalar perlawanan atau kritis anggota kelompok identitas tertentu.

Politik identitas dimaknai berbeda oleh masing-masing akademisi, namun secara umum bisa dipahami sebagai sebuah aktivitas politik yang segala sesuatunya didasarkan pada identitas tertentu (seperti etnis, agama, dan gender) sebagai alasan utama pergerakannya. Politik identitas bisa menjadi baik dan bisa juga menjadi buruk, itu tergantung bagaimana pengarus-utamaan dari aktor politik yang terlibat.

Wacana “us versus them” lazim muncul dalam konteks politik identitas. Minoritas dan mayoritas. Hal demikian seolah-olah menjadi sesuatu yang kaku dan tidak bisa diubah. Kalau kita lihat lebih jauh, tanpa bicara proses perpolitikan di level atas: pemerintahan. Sesungguhnya kita terbiasa melakukan hal ini dalam keseharian, memisahkan mana kelompok yang dirasa akan punya kecocokan, dukungan, dan lain-lain. Kecenderungan ini ada di hampir setiap manusia.

Yang kemudian menjadi masalah adalah ketika perbedaan-perbedaan ini dijadikan sumbu untuk konflik yang lebih besar lagi dampaknya. Itu yang harus kita hindari. Politik identitas menjadi momok yang menakuykan bagi demokrasi kita. Sebab dengan keragaman yang kita miliki, maka akan sangat mudah sekali membuat provokasi hingga menimbulkan permusuhan serta memicu perpecahan. Tentu saja sebagai negara multikultural seperti Indonesia,adu domba akan dengan sangat mudah dapat dilakukan.

Segregasi sosial yang terjadi secara horizontal membuat masyarakat hidup dalam stigmakita dan mereka, atau saya dan dia, yang membuat alam bawah sadar mengkotak-kotakkan setiap individu atau kelompok. Eksklusifitas yang ekstrim, isolasi terhadap budaya yang berbeda, serta menyalahkan kelompok yang tidak sepaham adalah contoh-contoh dari politik identitas yang berlebihan, dan tidak memberi pengaruh baik dalam negara yang bersemboyan “Bhinneka Tunggal Ika” ini.

Hal yang berpotensi terjadi kedepannya adalah pemimpin tidak lagi diadu sesuai kinerja nyata, akan tetapi dengan bermodalkan latar belakang, minoritas akan merasa tersingkirkan, serta struktur politik akan menjadi semu dengan adanya tekanan dari pihak mayoritas. Sekarang menjadi sebuah tantangan tersendiri bagaimana para pemimpin dan calon pemimpin bangsa bisa meyakinkan masyarakat bahwa pluralisme dalam bernegara adalah sesuatu yang harus dimanfaatkan dengan baik bukan dilawan.

Realitanya politik memang dinamis, tidak hanya dalam memilih kawan atau lawan, tetapi juga dalam ideologi dan prinsip. Kita hidup di negara yang multikultural, maka dari itu toleransi atau tenggang rasa sangat dibutuhkan untuk mendasari kehidupan bernegara, karena itu adalah pondasi dasar dari persatuan itu sendiri dan berperan sebagai jembatan agar tercapai budaya politik yang sehat. Bukankah kita merdeka dari hasil persatuan para pahlawan yang berbeda-beda latar belakang?

Itulah tadi, penjabaran mengenai apa itu politik identitas? dalam berdemokrasi di era kini. Selamat menyimak semoga dapat bermanfaat.

, ,
Post Date: Tuesday 05th, February 2019 / 12:56 Oleh :
Kategori : Politik