11 Alasan Tidak Setuju Hukuman Mati Diberlakukan di Indonesia

Alasan tidak setuju hukuman mati menjadi topik yang menarik untuk di bahas. Hukuman mati dinilai oleh beberapa aktivis sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak patut untuk dilakukan sebagai pemberi efek jera. Menurut peneliti dari Imparsial,  Sejumlah kalangan mengkritik dan mengecam habis rencana eksekusi terpidana mati untuk gelombang kedua. Banyak alasan mengapa hukuman mati tidak relevan diterapkan di Indonesia sebagaimana contoh pelanggaran demokrasi di indonesia.

Namun, pemerintahan Presiden Jokowi tidak menggubris kritikan-kritikan pedas yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Versi pemerintah, kasus narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) dan serius (the most serious crime) sebgaimana contoh pelanggaran ham di lingkungan bangsa dan negara . Berbeda dengan komnas HAM yang menuturkan bahwa  Pemberian hukuman terhadap suatu kejahatan sebagai salah satu upaya memberikan efek jera, sehingga mencegah terjadi tindak pidana dengan menegakan norma hukuman demi pengayoman masyarakat. Pemidanaan juga tidak ditujukan untuk menceritakan dan merendahkan martabat manusia.

Setidaknya dari uraian diatas, hukuman mati memang masih menuai pro dan kontra sebagaimana contoh kasus pelanggaran hak cipta teknologi informasi , hal ini tidak lain disebabkan karena 11 Alasan Tidak Setuju Hukuman Mati diberlakukan di Indonesia.

  1. Bertentangan dengan konstitusi dan hukum internasional HAM

Sejumlah ketentuan perundang-undangan nasional, khususnya UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, serta UU UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan secara tegas bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui UU No. 12/2005, yang dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan hak hidup adalah suatu hak yang melekat kepada setiap individu, tanpa memandang perbedaan status kewarganegaraan.

  1. hukuman mati salah satu bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi

Hukum internasional hak asasi manusia, termasuk juga yurisprudensi pengadilan di beberapa negara dan kawasan telah berulangkali menegaskan bahwa praktik eksekusi hukuman mati merupakan suatu tindakan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat seseorang. Oleh karenanya, selain bertentangan dengan UUD 1945, UU HAM dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR, praktik eksekusi hukuman mati juga bertentangan dengan Kovensi Menentang Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi Indonesia dalam hukum nasionalnya melalui UU No. 5/1998.

  1. Terbukanya peluang kesalahan penghukuman

Dalam banyak kasus, termasuk di Indonesia, kesalahan penghukuman (wrongful conviction) menjadi sesuatu yang seringkali tak-terhindarkan dalam praktik hukum pidana.Kombinasi dari kurangnya kontrol peradilan yang efektif, khususnya terhadap panjangnya masa penahanan pra-persidangan, tiadanya suara bulat untuk suatu putusan hukuman mati, kurangnya mekanisme banding yang efektif, serta kebutuhan atas suatu proses peradilan yang fair trial, telah membuka peluang terjadinya kesalahan penghukuman. Padahal dalam praktik hukuman mati, kesalahan penghukuman tidak mungkin lagi dapat dikoreksi (irreversible) sebgaimana contoh pelanggaran demokrasi .

  1. Tidak sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana

Pemberlakuan pidana mati cenderung menekankan aspek balas dendam (retributive). Padahal di sisi lain, paradigma dalam tatanan hukum pidana telah mengalami perubahan ke arah keadilan restoratif (restorative justice). Secara formal hal ini seperti mengemuka di dalam UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maupun penegasan-penegasan rumusan di dalam Rancangan KUHP dan Rancangan KUHAP yang akan segera dibahas oleh pemerintah dan DPR.

  1. Efek jera yang ditimbulkan hukuman mati hanya mitos belaka

Menurut pandangan konvensional, hukuman mati dianggap perlu untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan. Sebaliknya, survey komprehensif yang dilakukan oleh PBB, pada 1988 dan 1996, menemukan fakta tiadanya bukti ilmiah yang menunjukan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar dari hukuman penjara seumur hidup. Mayoritas panelis dan hadirin pada OHCHR Event on Abolishing the Death Penalty 2012 bahkan mengatakan, alasan efek jera adalah sebagai suatu hal yang dibesar-besarkan selama beberapa dekade terakhir seperti pada contoh pelanggaran ham di keluarga.

[AdSense-B]

  1. Penderitaan keluarga korban akibat eksekusi

Penderitaan yang dialami dalam pemberian hukuman mati tidak hanya dialami korban atau orang yang dieksekusi semata (terpidana), tetapi juga oleh keluarganya (co-victims). Penderitaan tersebut terjadi dalam beberapa tahapan, mulai dari shock, emosi, depresi dan kesepian, gejala fisik distress, panik, bersalah, permusuhan dan kebencian, ketidakmampuan untuk kembali ke kegiatan biasa, harapan, dan penegasan realitas baru mereka.

  1. mengancam perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri

Laporan resmi Kementerian Luar Negeri mencatat sedikitnya 229 WNI terancam hukuman mati di luar negeri. Dari jumlah tersebut 131 orang diantaranya terjerat kasus narkotika, dan 77 orang lainnya didakwa kejahatan menghilangkan nyawa. Sikap keras pemerintah Indonesia untuk terus melanjutkan praktik eksekusi hukuman mati, tentu akan berdampak besar dan mempengaruhi upaya advokasi untuk menyelematkan ratusan WNI yang

  1. merugikan Indonesia dalam pergaulan dunia internasional

Dalam kaitannya dengan hubungan bilateral, pelaksanaan eksekusi pidana mati kepada warga negara Brasil dan Belanda mengakibatkan penarikan diri Duta Besar Brasil dan Belanda untuk Indonesia, yang diikuti dengan penundaan penerimaan surat kepercayaan Duta Besar Designate Indonesia untuk Brasil oleh Presiden Brasil. Tidak hanya itu, pemberian predikat “E” – sebagai predikat terburuk – dari Komite HAM PBB juga menjadi bukti konkrit bahwa komunitas internasional memiliki sentimen negatif atas kebijakan pemerintah Indonesia ini.

  1. Kecenderungan internasional yang semakin meninggalkan praktik hukuman mati

Laporan Amnesty International menyebutkan, sampai dengan April 2015, sedikitnya 140 negara telah menerapkan kebijakan abolisionis terhadap hukuman mati, baik secara hukum (de jure) maupun secara praktik (de facto). Sedangkan yang masih menerapkan dan menjalankan praktik hukuman mati, tinggal 55 negara sebagimana sanksi pelanggaran hak paten .

[AdSense-C]

  1. Hukuman Mati Tidak Mengurangi Tingkat Kriminalitas

Setelah melihat statistik negara-negara yang memberlakukan hukuman mati seperti China dan Iran, justru tingkat kriminalitasnya cenderung meningkat, aktivis HAM menyimpulkan bahwa tidak ada korelasinya antara jenis hukuman dengan menurunnya tingkat kriminalitas. Yang berkorelasi erat dengan menurunnya tingkat kriminalitas adalah taraf ekonomi dan tingkat pendidikan, bukan jenis hukuman. Kalau taraf ekonomi dan tingkat pendidikan diperbaiki, maka tingkat kriminalitas pun akan menurun.

  1. Hukum Bukan Ajang Balas Dendam

Lalu kita akan berkata lagi, tapi korban yang mereka bunuh juga mati, maka si pelaku juga harus mati dong! Aktivis HAM memiliki pandangan bahwa hukum itu berguna untuk meluruskan yang bengkok, memutihkan yang hitam, membangun yang roboh, bukan sebagai ajang balas dendam yang tidak ada faedahnya. Apakah dengan membunuh si pelaku, maka korban akan hidup lagi? Jika dengan membunuh si pelaku, maka korban akan hidup lagi, maka itu lebih baik dilakukan karena utang nyawa dibayar nyawa. Tapi faktanya, dengan membunuh si pelaku, korban takkan hidup lagi, justru kita akan melipatgandakan jumlah orang meninggal.

Itulah tadi 11 Alasan Tidak Setuju Hukuman Mati yang berlaku di indonesia. Semoga dapat bermanfaat.